Liputan6.com, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI ), Didi Supriyadi, kembali mengangkat soal kesejahteraan tenaga guru honorer yang kurang mendapatkan perhatian Pemerintah.

"Kembali ke kesejahteraan guru, ini agak dilema juga bagi kami di guru karena sekian banyak guru honorer, sampai tiduran di depan Istana tapi tidak digubris, ada yang long march sampai Istana juga tidak diterima," kata dia, dalam diskusi bertajuk 'Vokasi dan Ironi Pendidikan di Era Milenial' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11/2018).

Ada banyak tenaga guru yang telah mengabdi sekian lama, tapi tak kunjung diangkat menjadi Pegawai negeri Sipil (PNS). Dia menyebutkan ada guru honorer yang kemudian pensiun dengan penghasilan yang tidak seberapa.

"Perlu diingat yang honor ini bukan 10 atau 20 tahun, ada yang sudah 30 tahun. Malah tadi pagi ada 1 orang guru yang pensiun guru honor, sudah umur 60 tahun. Gaji terakhirnya Rp 160 ribu per bulan," ungkapnya.

"Ironi tidak, di negara yang katanya gemah ripah loh jinawi, ada pekerja dan pekerjaannya itu di instansi pemerintah, Kemendikbud, di sekolah," lanjut dia.

Karena itu, dia mengharapkan ada niat baik dari pemerintah berupa kebijakan yang memperhatikan nasib para tenaga guru honorer.

"Sebetulnya problemnya mungkin orang tahu, tapi niatnya yang tidak ada. Good Will-nya itu yang kurang. Sebetulnya kalau niatnya ada, ini kan dari 2005," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu